Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.
Puji Syukur kami panjatkan atas berkat Rahmat dan Izin-Nya sehingga penyusunan Proposal Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas BKM SIPAKAINGA Desa Banyuanyara dapat dilaksanakan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Salam dan Taslim atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai Rosul dan Uswatun Hasanah dalam berbuat, bersikap, serta suri teladan bagi umat manusia.
Proposal ini disusun sebagai bahan Expo/pertimbangan kepada seluruh elemen, baik Pemerintah maupun Badan – badan Non Pemerintah yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. Program yang diusulkan adalah Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ( Neighborhood Development ), melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan Nilai dan kehidupan masyarakat yang tadinya mandiri menuju masyarakat madani sehingga tercermin adanya penataan pemukiman, kesehatan yang terjamin dan rasa sosial yang tinggi serta masyarakat yang Produktif.
Kami menyadari dalam penyusunan prososal ini masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun selalu kami harapkan demi untuk penyempurnaan proposal yang akan datang. BKM Sipakainga sebagai Mitra Masyarakat Desa Banyuanyara mengucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Proposal ini.
Semoga Allah SWT. Senantiasa meridhoi niat dan langkah kita dalam menanggulangi kemiskinan, Amin… Amin… Yarabbil ‘Alamin
Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb
Banyuanyara, April 2009
Tim Penyusun,
BKM SIPAKAINGA
SAMPUL ………………………………………………………………………………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………………………………………………………………………B.
A. LATAR BELAKANG
Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia pada umumnya dan Desa Banyuanyara pada Khususnya. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam menangani hal tersebut. Berbagai upaya penganggulangan Kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun selalu mengalami salah sasaran. Hal ini terjadi karena pada umumnya hanya melihat persoalan kemiskinan pada tatanan gejala – gejala yang tampak dari luar atau hanya melihat dari satu sisi saja, seperti kurangnya modal usaha, tidak memiliki keterampilan, rendahnya asset dan berbagai persoalan lainnya. Sehingga pendekatan yang dilakukan pun cenderung bersifat realistis dengan melihat kenyataan yang ada. Tidak heran apabila nantinya sering dijumpai berbagai kondisi kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, penyalahgunaan dana dan terjadi penyimpangan.
Implikasi dari pendekatan tersebut tidak hanya akan mengakibatkan ketidak mampuan menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Tetapi, justru akan lebih memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, terutama menyuburkan/meningkatkan ketergangtungan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari luar, menumbuhkan benih-benih Fragmentasi sosial ditatanan masyarakat (Saling curiga, kecemburuan sosial, saling menyalahkan dan lain sebagainya) serta melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lain – lain). Lemahnya Kapital sosial dan pudarnya tatanan kehidupan masyarakat pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.
Dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ( P2KP ) yang banyak memfasilitasi, sehingga pada akhirnya terbentuk suatu lembaga yang betul-betul mengakar dimasyarakat. Dengan keberadaan lembaga ini yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakt (BKM) SIPAKAINGA Desa Banyuanyara, secara perlahan bersama Masyarakat mengembangkan Konsep penanggulangan Kemiskinan secara Konprehensif dan utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transpormasi sosial dari kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat berdaya, selanjutnya menjadi masyarakat mandiri dan harapan akhirnya menuju masyarakat yang madani.
Melalui program ini BKM Sipakainga mengembangkan Tri daya ( Sosial, Ekonomi dan Lingkungan ). Berpijak dengan ketiga konsep tersebut, diyakini dengan pendekatan dan penguatan sosial diharapkan mampu memulihkan dan memperkokoh kembali kapital masyarakat, sehingga dengan adanya kapital masyarakat yang kokoh mampu mengorganisir dan menjadi wadah sinergi masyarakat sekaligus menggalang potensi yang ada untuk mengatasi persoalan mereka sendiri. Dengan adanya rangsangan untuk mengembangkan Ekonomi masyarakat dapat memancing pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis kekeluargaan sehingga dapat mengikis sedikit demi sedikit persoalan kemiskinan dibidang ekonomi yang nantinya mampu menciptakan masyarakat yang mandiri. Selanjutnya dengan pengembangan Lingkungan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat.
Dengan menggunakan strategi Transformasi Community Entrepreneurship melalui tiga tahapan yaitu dimulai dari bagaimana mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Tidak Berdaya/Miskin Menuju Masyarakat Berdaya melalui: Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, Penguatan Lembaga Masyarakat, Mengelola Sumber Daya Yang Ada secara Baik (BLM Tridaya dan Swadaya), Kemudian mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri melalui : pembelajaran kemitraan antar stakeholders strategis, penguatan jaringan antar pelaku pembangunan : termasuk akses penyaluran ( channeling ) dan selanjutnya adalah mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani melalui Intervensi P2KP. Untuk mampu mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya masyarakat madani, melalui intervensi komponen Pembangunan Lingkungan Permukiman Pedesaan Terpadu (Neighbourhood Development) , yakni proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan lestari.
Upaya yang telah dilakasanakan oleh BKM Siapakainga dengan P2KP selama ini dianggap berhasil sehingga perlu ditindak lanjuti dengan proses transpormasi masyarakat yang berdaya menjadi masyarakat yang mandiri untuk lebih menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan (sustainability development) sehingga mewujudkan masyarakat yang madani.
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Pada intinya Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ( Neighbourhood Development ) ini Secara umum, bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, produktif, berjatidiri dan berkelanjutan (lestari).
Sedangkan secara Khusus Program ini bertujuan untuk :
• Masyarakat yang sadar pentingnya tinggal di permukiman yang tertata selaras dengan lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana
• Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan
• Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman mereka
• Tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam menerapkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) tingkat kelurahan/pedesaan
2. Sasaran
Dengan adanya uraian tujuan program di atas diharapkan memenuhi sasaran atau dimanfaatkan oleh kelompok/masayarakat untuk pengembangan Hasil Produksi Pertanian ( Padi dan Jagung Kuning ), pengembangan Petani Tambak serta pengembangan Lingkungan dan Perumahan Layak Huni.
A. LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
Desa Banyuanyara adalah bagian dari Empat Desa di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Desa ini berjarak kurang lebih 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Sanrobone, 7 Km dari ibu kota Kabupaten Takalar dan 45 Km dari Makasaar yang nota bene Ibu kota Sulawesi selatan. Luas wilayah Desa adalah 793 Ha.
Secara garis besar Desa Banyuanuara terdiri dari 6 ( Enam ) Dusun, yaitu :
1. Dusun Kunjung
2. Dusun Pakalli
3. Dusun Banyuanyara
4. Dusun Bungung Barania
5. Dusun Tamajannang
6. Dusun Kampung Beru
Batas Wilayah Desa Banyuanyara, yaitu :
• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sanrobone
• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paddinging
• Sebelah Selatan berbatasan Desa Patani
• Sebelah Timur berbatasan Desa Jipang ( Kabupaten Gowa )
Dengan Jumlah Penduduk Laki – laki 2.893 Jiwa, Perempuan 1.367 Jiwa total penduduk sebanyak 2.910 Jiwa dengan Spesifikasi jumlah Kepala Keluarga 689 KK dengan mata pencaharian sebagai Petani, Petambak, Pedagang dan Pegawai
B. POTENSI DESA BANYUANYARA
a. Potensi Sumber Daya Manusia
a.1. Klasifikasi Menurut Jumlah Penduduk
No Jenis Kelamin NAMA DUSUN Total
Kunjung Pakalli Banyuanyara Bungung Barania Tamajannang Kamp. Beru
J i w a
1. Laki-laki
2. Perempuan
TOTAL
Sumber : Dinas BKKBN Kab. Takalar Tahun 2008
Menurut …….
a.2. Klafikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat
Pendidikan NAMA DUSUN Total
Kunjung Pakalli Banyuanyara Bungung Barania Tamajannang Kamp. Beru
J i w a
1. Tdk Sekolah
2. Droup Out
3. Tamat SD
4. Tamat SMP
5. Tamat SMA
6. Tamat D2
7. Tamat S1
TOTAL
Sumber : Dinas BKKBN Kab. Takalar Tahun 2008
Menurut …………
a.3. Klasifikasi Penduduk menurut Pekerjaan
No Jenis
Pekerjaan NAMA DUSUN Total
Kunjung Pakalli Banyuanyara Bungung Barania Tamajannang Kamp. Beru
J i w a
1. PNS
2. Peg. Swasta
3. Petani
4. Tni/Polri
5. Pedagang
6. Pengusaha
7. Tkng Becak
8. Ibu R. T
9. Lainnya
TOTAL
Sumber : Dinas BKKBN Kab. Takalar Tahun 2008
Menurut …………………..
b. Potensi Sarana dan Prasarana
b.1. Klasifikasi Penduduk Menurut Sarana Air Bersih
No Sumber
Air NAMA DUSUN Total
Kunjung Pakalli Banyuanyara Bungung Barania Tamajannang Kamp. Beru
B u ah
1. Sumur Bor
2. PDAM
3. Pomp. Hisap
4. Lainnya
TOTAL
Sumber : Dinas BKKBN Kab. Takalar Tahun 2008
Menurut …………………
b.2. Klasifikasi Penduduk menurut Kepemilikan Jambang
No Keterangan NAMA DUSUN Total
Kunjung Pakalli Banyuanyara Bungung Barania Tamajannang Kamp. Beru
B u a h
1. Punya
2. Tdk Punya
TOTAL
Sumber : Dinas BKKBN Kab. Takalar Tahun 2008
Menurut ……………
b.3. Klasifikasi Bangunan Ibadah dan Pendidikan
No Jenis
Sarana NAMA DUSUN Total
Kunjung Pakalli Banyuanyara Bungung Barania Tamajannang Kamp. Beru
B u a h
1. Masjid 1 1 1 1 1 1 5
2. Madrasah - - - 1 - - 1
3. SD 1 - 1 - - 1 3
4. SMP 1 - - - - - 1
5. TK/TPA 1 - 1 1 - 1 4
TOTAL 4 1 3 3 1 3 15
Sumber : PJM Pronangkis BKM Sipakainga Desa Banyuanyara Tahun
2007
Menurut Klasifikasi bangunan yang disebutkan di atas terdapat 55% sarana yang dapat membantu Masyarakat dalam pengembangan transformasi social masyarakat.
c. Potensi Pendukung Lainnya
Selain beberapa jenis Potensi yang disebutkan di atas Desa Banyuanyara masih memiliki banyak potensi pendukung lainnya, diantaranya sebagai berikut :
a. Desa Banyuanyara dengan adanya BKM Sipakainga telah memiliki beberapa sarana lingkungan seperti Drainase, Pembuangan Sekunder dan Talud Jalan tani yang dapat membantu masyarakat dalam mengelola Pertanian
b. Desa Banyuanyara telah memiliki Lembaga Pengaduan Masyarakat ( LPM ) yang dibentuk oleh masyarakat
c. Berkembang Pesatnya KSM Ekonomi / UMKM ( Usaha Menengah Kecil Mikro)
d. Dengan Usaha BKM Sipakainga kearifan lokal seperti a’bulo sibatang (Bersatu), a’cera sitongka-tongka (Rela Berkorban) , siri’ na pacce (kekeluargaan), empo sipitangarri (Duduk Bersama) dan Assamaturukang (Satu Kata), di Desa Banyuanyara dapat terjaga dan dikembangkan kembali sehingga dapat bersinergis dengan seluruh stakeholder
e. Wilayah Desa Banyuanyara pada umumnya adalah areal Persawahan dan areal Tambak yang dapat dimanfaatkan untuk Bertani Padi dan Jagung Kuning serta bertani Udang dan Ikan
f. BKM Sipakaingan sebagai mitra mayarakat sangat mendapat kepercayaan yang besar sehingga dapat mengelola KSM yang tadinya berjumlah 26 KSM dengan Modal Awal berjumlah Rp. 111.000.000,- sekarang pada awal tahun 2009 ini KSM berkembang menjadi 118 KSM dengan Dana yang bergulir saat ini sebeesar Rp. 472. 000.000,-
C. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari beberapa Potensi diatas ternyata masih banyak terdapat / ditemukan beberapa permasalahan yang ada di Desa Banyuanyara yang memerlukan Penanganan Segera ( Urgent ) oleh seluruh Pihak khususnya Pemerintah Daerah, permasalahan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
NO KATEGORI PERMASALAHAN
1. SOSIAL, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN Banyaknya Anak Putus Sekolah
Pemenuhan Gizi bagi Balita masih kurang
Tingkat Kesehatan Ibu amil rendah
Warga yang menginap penyakit berpotensi menular (TBC)
Banyaknya Pengangguran yang tidak jelas
Banyaknya Masyarakat yang buang Hajat di semabaranagan tempat
Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pola hidup bersih
2. LINGKUNGAN Banyaknya genangan air pada musim hujan
Pemukiman yang tidak layak huni
Pencemaran Tambak dari Limbah Rumah Tangga
Kurangnya Fasilitas di bidang/sector pertanian
Lingkungan yang tidak sehat dan tercemar
Kurangnya sarana Air bersih
3. EKONOMI Kurangnya Keterampilan Khusus
Rendahnya pemahaman penerapan tehnologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan produk pertanian
Keterbatasan pengetahuan tentang UKM sehingga tidak mampu bersaing
Terbatasnya memperoleh sarana produksi seperti : bibit, pupuk dan obat-obatan pemberantasan hama
Terbatasnya Lapangan Kerja
Kurangnya Modal Usaha
A. MENGAPA BKM SIPAKAINGA
Dimata Masyarakat Persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab Pemerintah semata. Padahal, Persoalan kemiskinan adalah persoalan kita semua yang harus ditangani secara serius. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkarsai pengukuran berbagai indikator kemiskinan dari berbagai perspektif. Misalnya, indikator insiden kemiskinan (The Poverty Headcount Index), tingkat kedalaman kemiskinan (The Depth of Poverty), dan tingkat keparahan kemiskinan (The Severity of Poverty Gap). The Poverty Headcount Index atau The Incidence of Poverty menggambarkan persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. The Poverty Gap Index atau The Depth of Poverty adalah kedalaman kemiskinan di suatu wilayah, yang merupakan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut. The Severity of Proverty menunjukkan kepelikan kemiskinan di suatu wilayah. Indikator ini memperhitungkan jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, dan ketimpangan di antara orang miskin.
Terkhusus di Desa Banyuanyara angka kemiskinan boleh dikatakan diatas 50% dari jumlah masyarakat yang ada. Dimana Desa Banyuanyara terdapat 6 ( Enam ) Dusun yaitu Dusun Kunjung, Dusun Pakalli, Dusun Banyuanyara, Dusun Bungung Barania, Dusun Tamajannang dan Dusun Kampung Beru dengan jumlah penduduk keseluruhan 2910 Jiwa dan ± 70% masyarakatnya tergolong miskin.
Dengan kondisi di atas ke Enam dusun tersebut memiliki Lingkungan yang kurang sehat disebabkan karena kurangnya MCK, drainase yang kurang berfungsi, penataan rumah dan pemukiman yang semrawut sehingga membuat lingkungan menjadi kumuh serta Fasilitas di sector pertanian dan tambak kurang memadai sehingga membuat pendapatan perkapita masyarakat berkurang.
Atas dasar kondisi diatas sehingga diperlukan program yang tertata, sehat, produktif, dan lestari sehingga tidak hanya lingkungan dan permukiman yang akan diwujudkan tetapi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai pun dapat terlaksana serta adanya transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani. Oleh karena itu, Desa Banyuanyara dengan Enam Dusun yang memiliki kondisi diatas maka dianggap perlu untuk melanjutkan program sebelumnya. Dengan Program Lingkungan Permukiman Kelurahan/Pedesaan Terpadu (Neighbourhood Development), penanggulangan kemiskinan lebih nyata.
B. GAGASAN PENGEMBANGAN
a. Pengembangan Petani Padi dan Jagung Kuning.
Wilayah desa yang sebagian besar adalah areal pertanian sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk menggarap sawah dibidang pertanian. Melihat kondisi alam dan faktor tanah yang begitu subur sangatlah cocok untuk menanam padi dimusim hujan dan Jagung Kuning dimusim kemarau. Namun, hasil produsi terkhusus untuk Tanaman jagung berkurang dari hasil yang sesungguhnya diakibatkan karena kurangnya air, bibit, Pupuk dan Pembasmi hama serta fasilitas pendukung lainnya. Hal inilah, yang mendasari BKM Sipakaingan melalui Program Neighbourhood Development akan menata areal paertanian tersebut sehingga menjadi Desa Banyuanyara sebagai Desa Emas.
Luas sawah ± 216 Ha dari 2 dua dusun yakni dusun Kunjung dan Dusun Pakalli adalah asset Desa yang begitu berpotensi untuk ditanami Padi dan Jagung sebagaimana dengan kondisi alam yang digambarkan diatas. Dengan gambaran sawah yang begitu luas dapat menghasilkan
Peta Dusun Pengembangan
Jagung Kuning ± 75 Ton per satu kali panen sedangkan untuk tanaman Padi hanya mengproduksi ± 120 Ton per satu kali panen namun hasil ini belum mencapai target yang sesungguhnya. Jika, area sawah ini dikelolah dengan baik dan dengan fasilitas yang memadai serta di dukung oleh program pengembangan Permukiman berbasisi Komunitas diharapkan dapat memproduksi hasil yang maksimal.
b. Pengembangan Petani Tambak
Sama halnya dengan kondisi alam yang ada disektor persawahan sesunggunya Desa Banyuanyara memiliki asset disektor pertambakan hal ini ditunjukkan dengan realita yang ada bahwa letak geografis Tambak yang dekat dengan sungai dapat memudahkan masyarakat untuk bertani Udang dan Ikan Bandeng, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk lebih meningkatka hasil pertanian.
Dari letak geografis Dusun Kampung Beru dan Dusun Tamajannang yang sangat mendukung dalam bertani Tambak sehingga tiap tahunnya di lokasi ini dapat memproduksi udang sebanyak 0,5 Ton per Ha. Sebuah asset yang begitu memuaskan. Namun, jika dikaji secara Ilmu kelautan hasil ini merupan hasil yang begitu memprihatinkan, hal ini desebabkan karena tidak adanya pemeliharaan dan penataan pertanian tambak yang baik.
c. Pengembangan / Penataan Permukiman Kumuh
Banyaknya Perumahan tidak layak huni dan penataan rumah yang sembraut mengakibatkan kesehatan dan lingkungan yang tidak bersih. Dengan kondisi seperti ini BKM Sipakainga akan berusaha menata permukiman tersebut sehingga menjadikan transformasi sosial yang sehat dan lestrai.
Peta Dusun BungungBarania
Dan Dusun Tamajannang
Dusun Bungung Barania ( Lampeso ) dan Dusun Tamajannang merupakan bagian dari Desa Banyuanyara yang lokasinya sangat terpencil sehigga transformasi dan Transportasi sangat jarang bahkan tidak ada. Sehingga, memungkinkan dusun ini dikembangkan dan ditata sehingga pemukiman masyarakat bisa tertata sesuai dengan apa yang diharapkan.
C. PETA RENCANA PENGEMBANGAN
A. BKM SIPAKAINGA
Desa Banyuanyara yang mayoritas Penduduknya tergolong kurang mampu ( Miskin ) tentu mempunyai berbagai macam persoalan dalam artikata tidak berdaya. Pada tahun 2004 lalu saat Tim Fasilitator P2KP pertama kali menginjakkan kaki/audience serta sosialisasi di Desa ini, sebagian besar warga mengeluhkan soal minimnya sarana dan prasarana desa.
Bagai gayung tersambut, kehadiran P2KP membuat warga masyarakat bagai ketimpa bulan, masalah dan kebutuhannnya semua diungkap di Parsipactory Rurarl Apraisal ( Pemetaan Swadaya ), namun warga masih kesulitan soal teknis pengelolaannya. A. Ramlan serta beberapa rekannya yang bertugas sebagai fasilitator di Desa Banyuanyara saat mengunjungi dusun – dusun di Desa Banyuanyara melaksanakan Rembug kesiapan Masyarakat. Dari beberapa pertemuan Tim Fasilitator memfasilitasi warga mayarakat untuk membentuk sebuah badan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga “steering” maka otomatis anggota BKM harus memahami segala aspek yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Selain itu tugas fasilitator adalah membantu masyarakat dalam proses pemilihan dan penentuan koordinator dan anggotanya secara partisipatif.
Akhirnya pada tanggal 14 Februari 2005 terbentuklah sebuah lembaga yang diberi nama dengan BKM SIPAKAINGA yang berarti saling Menasehati dengan sekretariat bertempat di Dusun Kampung Beru Desa Banyuanyara. pada saat itu juga diakte notariskan Nomor : 6323/C/VI/2005 oleh Yusran Sirath, SH. Menyimak tahapan proses pembentukan BKM yang cukup panjang dan memakan waktu yang relative lama serta memperhatikan prosedur pemilihan BKM, maka dapat disimpulkan bahwa BKM SIPAKAINGA lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan demikian kedudukan BKM ditengah – tengah masyarakat adalah suatu kebutuhan apalagi dalam mengemban misi pemberantasan kemiskinan.
B. TATA KELEMBAGAAN BKM SIPAKAINGA
a. BKM
BKM singkatan dari Badan Keswadayaan Masyarakat, dimana berperan sabagai motor penggerak dan bersinergi dalam upaya memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan bersama, berlandaskan nilai-nilai universal. Keanggotaan BKM dipilih oleh masyarakat berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Melalui beberapa tahapan pemilihan yang dilakukan secara partisipatif dimulai dari tingkat RT, RW, Dusun dan terakhir di Rembug Warga Masyarakat Tingkat Desa telah disepakati 13 Orang yang menjadi anggota BKM yaitu sebagai berikut :
1. SAHABUDDIN TOLA, S.Pd.I Koordinator
2. ABDULLAH MUNTU Anggota
3. M. NAWIR SORE Anggota
4. M. DG. SEWANG Anggota
5. ABD. RASYID DG. SIJA Anggota
6. ASWIL BOMBONG Anggota
7. M. AMIR BUMBUNG, S.Pd Anggota
8. ISMAIL OPO, A.Ma Anggota
9. AMIRUDDIN LATANGO, S.Pd Anggota
10. MUHAMMAD NAWIR, S.Pd Anggota
11. SYAHRULLAH RAHIM Anggota
12. JAMALUDDIN TIMUNG, S.Ag Anggota
13. MUHAMMAD YASIN Anggota
Pada tanggal 15 April 2008 telah dilakukan pemilihan kembali dan terpilih
1. SAHABUDDIN TOLA, S.Pd.I Koordinator
2. ABDULLAH MUNTU Anggota
3. M. NAWIR SORE Anggota
4. M. DG. SEWANG Anggota
5. ABD. RASYID DG. SIJA Anggota
6. ASWIL BOMBONG Anggota
7. M. AMIR BUMBUNG, S.Pd Anggota
8. ISMAIL OPO, A.Ma Anggota
9. AMIRUDDIN LATANGO, S.Pd Anggota
10. MUHAMMAD NAWIR, S.Pd Anggota
11. SYAHRULLAH RAHIM Anggota
12. JAMALUDDIN TIMUNG, S.Ag Anggota
13. MUHAMMAD YASIN Anggota
b. Sekretariat
Untuk mengadministrasi kegiatan sehari-hari, BKM membentuk Sekretariat sebagai unsur pelaksana harian selain itu BKM juga mengangkat seorang Staf Unit Pengelola Keuangan dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dan Staf UPK bertanggung jawab kepada BKM. Kedua staf ini dipilih sesuai dengan musyawarah BKM dan menghasilkan pengurus, sebagai berikut :
Sekretaris BKM Sipakainga : SANAWIYAH
Staf UPK : ABD. RASYID SANRANG
c. UP – UP
UP – UP BKM Sipakainga merupakan Unit Pengelola Kegiatan yang diangkat oleh BKM Sipakainga yang berperan dan berfungsi memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan baik di bidan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya UP – UP tersebut bertanggung jawab kepada BKM Sipakainga. Adapun komposisi UP – UP tersebut sebagai berikut :
1. Unit Pengelola Sosial ( UPS )
2. Unit Pengelola Keuangan ( UPK )
3. Unit Pengelola Lingkungan ( UPL ) : NURSITA
: ZURAIDAH
: MAKMUR
d. Musyawarah Tingkat Desa dan Rapat
1. Musyawarah Tingkat Desa
Musyawarah Tingkat Desa merupakan Suatu Forum atau tempat pertemuan tertinggi yang dilaksanakan oleh BKM Sipakainga yang dihadiri oleh Seluruh Elemen Masyarakat di tingkat Desa yang bertujuan untuk menampung segala aspirasi Masyarakat sekaligus sebagai wadah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja anggota BKM Sipakainga dimana musyawarah ini dilaksanakan Tiap awal tahun.
2. Rapat Anggota BKM Sipakainga
Rapat Anggota BKM Adalah forum dari anggota-anggota BKM terpilih untuk pengambilan keputusan dan atau penetapan kebijakan-kebijakan BKM dalam pelaksanaan program kegiatan P2KP khususnya dan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskunan di perkotaan /desa pada umumnya. Terdapat beberapa jenis rapat anggota yang dilakukan, diantaranya :
Rapat Koordinasi Anggota Rutin (RKA), dilakukan setiap tanggal 2 pada bulan baru untuk melakukan pembahasan kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana bulan berikutnya untuk melaksanakan kegiatan oleh unit-unit pelaksana yang ada.
Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK), delakukan untuk menetapkan skala prioritas atau perangkingan usulan-usulan kegiatan yang telah dinilai kelayakannya oleh UP-UP untuk disetujui memperoleh dana stimulan BLM, baik penyerahan maupun pergulirannya.
Rapat Keputusan Khusus (RKK), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk nengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan P2KP.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pimpinan Kolektif
KETERANGAN :
: Garis Komando dan Bimbingan
: Garis Konsultasi
KOMPOSISI BKM SIPAKAINGA
Koordinator
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota : SAHABUDDIN TOLA, S.Pd.I
: ABDULLAH MUNTU
: M. NAWIR SORE
: M. DG. SEWANG
: ABD. RASYID DG. SIJA
: ASWIL BOMBONG
: M. AMIR BUMBUNG, S.Pd
: ISMAIL OPO, A.Ma
: AMIRUDDIN LATANGO, S.Pd
: MUHAMMAD NAWIR, S.Pd
: SYAHRULLAH RAHIM
: JAMALUDDIN TIMUNG, S.Ag
: MUHAMMAD YASIN
Sekretaris BKM : SANAWIYAH
Unit Pengelola Sosial ( UPS )
Unit Pengelola Keuangan ( UPK )
Unit Pengelola Lingkungan ( UPL ) : NURSITA
: ZURAIDAH
: MAKMUR
D. VISI, MISI DAN PRINSIP BKM SIPAKAINGA
VISI :
Terwujudnya Masyarakat Mandiri, Demokratis, sehat, Sejahtera Lahir dan Batin
MISI :
1. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui Pinjaman Bergulir
2. Menyerap aspirasi MAsyarakat dalam Penyusunan Program yang Partisipatif
3. Melaksanakan Kegiatan yang rama lingkungan demi terwujudnya masyarakat hidup sehat
4. Menerapkan Nilai – Nilai Luhur kemanusiaan sebagai Modal social
5. Mengamalkan Nilai – Nilai Agama dalam setiap kebijakan.
PRINSIP :
Kejujuran, Ikhlas/Kerelawaan, Keadilan, Kesetaraan dan Kerja sama dalam keragaman.
E. PERAN, FUNGSI DAN TUGAS BKM
PERAN BKM SIPAKAINGA :
BKM Sipakainga sebagai suatu lembaga yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. BKM Sipakinga berperan sebagai mediator atau sebagai lembaga yang memfasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa Banyuanyara.
Melalui konsep Tridaya yang dilakukan secara bersama – sama dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah setempat, BKM Sipakainga kemudian melaksanakan program kerja berdasarkan time schedule BKM. Konsep tridaya meliputi 3 ( tiga ) komponen Kegiatan yaitu Komponen Lingkungan, Kompone Sosial dan Komponen Ekonomi.
FUNGSI BKM SIPAKINGA :
Dalam Memfasilitasi pengentasan kemiskinan di Desa BAnyuanyara BKM Sipakainga Dsa BAnyuanyara diharapkan dapat memainkan fungsinya sebagai motor pengerak dalam setiap kegiatan. Dengan menggunkan konsep perencanaan yang partisipatif, semua jenis kegiatan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik dapat dirasakan dan digunakan sebenar – benarnya oleh warga masyarakat Desa Banyuanyara khususnya masyarakat miskin.
TUGAS BKM SIPAKAINGA :
Dengan prinsip kerelawanan, BKM Sopakainga dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi nilai – nilai universal kemanusiaan. Dalam melaksanakan tugasnya BKM Sipakainga tentunya tidak terlepas dari nilai – nilai kejujuran, keikhlasan dan keadilan. Sehingga apa yang menjadi tugas dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Banyuanyara yaitu mengadakan Proses pembelajaran. Dengan demikian, tugas BKM Sipakainga untuk menjadikan masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya dan mandiri sehingga transformasi Sosial dapat tercapai.
F. HASIL - HASIL YANG TELAH DICAPAI
Keberadaan BKM Sipakainga di Desa Banyuanyara telah banyak memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan bagi warga masyarakat. Hal ini, dibuktikan dengan banyaknya perubahan – perubahan lingkungan baik secara fisik ( Drainase, Saluran Sekunder MCK, dll ) maupun secara non fisik ( banyaknya KSM Ekonomi, terbukanya lapangan kerja ). Hal ini dapat terjadi karena kuatnya hubungan kerja sama antara Masyarakat, pemerintah Desa dan BKM itu sendiri.
Angka kemiskinan yang ditunjukkan oleh PJM pronangkis Desa Banyuanyara ada beberapa masalah yang ter identifikasi oleh BKM Sipakainga seperti dalam tabel dibawah ini, hasil yang dianggap merupakan hasil yang cukup signifikan dapat merubah secara perlahan-lahan. Selain itu, masih banyak program – program BKM yang akan dilakukan demi untuk menuntaskan kemiskinan di Desa Banyuanyara.
NO PERMASALAHAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PELAKSANA/TEMPAT
KEGIATAN DANA BERGULIR / EKONOMI
1. Kurangnya Modal Usaha dan Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan Usaha yang minim Pemberian Modal Usaha melalui Dana bergulir dan Pelatihan KSM KSM berkembang pesat dan pengelolaan Kelompok yang meningkat KSM / Desa Banyuanyara
KEGIATAN FISIK / LINGKUNGAN
1. Terjadinya genangan air pada musim hujan Pengadaan Drainase dan Saluran Sekunder Lingkungan terpelihara dan menghindarkan masyarakat dari wabah penyakit KSM / Dusun Kampung Beru dan Dusun Kunjung
2. Masyarakat kesulitan mendapatkan Air bersih Pengadaan Hidran Umum dan penyambungan PDAM Masyarakat dapat menikmati air bersih KSM Assamaturu / Dusun Tamajannang, Kunjung, Kmp. Beru dan Banyuanyara
3. Kurangnya sarana MCK umum dan kesadaran warga akan kebersihan lingkungan dan kesehatan Pembuatan MCK Umum Masyarakat tidak lagi membuang Hajat sembarangan tempat KSM / Desa Banyuanyara
4. Tidak adanya jala Tani untuk mengangkut hasil pertanian Pengadaan Talud Jalan Tani Pengangkutan hasil pertanian langcar KSM/ Dusun Banyuanyara
KEGIATAN SOSIAL
1. Warmis tidak mampu menyekolahkan anaknya karena tidak ada biaya Pemberian santunan / bea siswa Mengurangi Droup out KSM / Desa Banyuanyara
2. Warmis Jompo tidak kuat lagi bekerja / mencari nafkah Pemberian santunan Orang tua jompo Mengurangi beban Orang tua jompo KSM / Desa Banyuanyara
3. Banyaknya Pengangguran karena tidak ada keterampilan Pelatihan / Kursus menjahit Mengurangi pengangguran KSM / Desa Bayuanyara
Sedangkan pemanfaatan BLM P2KP yang dapat dilaksanakan digambarkan dalam table pelaksanaan kegiatan berikut ini :
NO TAHUN TAHAP JUMLAH DANA JUMLAH PENERIMA MANFAAT KET.
K S M ORANG
EKONOMI
1. 2005 / 2006 I ( Satu ) Rp. 50. 000.000,- 12 KSM 100 0rang Teralisasi
2. 2007 / 2008 II ( Dua ) Rp. 32. 000.000,- 8 KSM 64 Orang Teralisasi
3. 2007 / 2008 III ( Tiga ) Rp. 29. 000.000,- 10 KSM 58 Orang Teralisasi
JUMLAH Rp. 111.000.000,- 30 KSM 222 Orang
SOSIAL
1. 2005 /2006 I ( Satu ) Rp. 16.250.000,- Minasa H 226 KK S. Beras
2. 2007 /2008 II ( Dua ) Rp. 10.250.000,- Bunga B. 82 Orang Bea. Siswa
3. 2007 /2008 III ( Tiga ) Rp. 14.500.000,- Bunga M. 29 Orang K. Menjahit
JUMLAH Rp. 41. 000.000,-
LINGKUNGAN
No TAHUN TAHAP JUMLAH DANA J. Kgitn Volume KET.
1. 2005 /2006 I ( Satu ) Rp. 28.500.000,- M C K 4 Unit Teralisasi
S. Bor 2 Unit Teralisasi
2. 2007 /2008 II ( Dua ) Rp. 35.000.000,- Air Brsih 3 Unit Teralisasi
Rp. 15.000.000,- M C K 2 Unit Teralisasi
Rp. 7.500.000,- M C K 1 Unit Teralisasi
3. 2007 /2008 III ( Tiga ) Rp. 26.000.000,- Hidran 8 Unit Teralisasi
Rp. 15.000.000,- M C K 2 Unit Teralisasi
Rp. 7.500.000,- Talud J T 100 M Teralisasi
JUMLAH Rp.135.000.000,-
Dari sekian banyak hasil yang ditunjukkan secara Fisik, Sosial dan Ekonomi terutama dibidan Ekonomi perkembangan KSM sangat luar biasa hal ini dibuktikan bahwa dari modal awal untuk dana bergulir berjumlah Rp. 111.000.000,- dengan 30 KSM sekarang sudah menjadi 70 KSM dengan Jumlah dana bergulir sebanyak Rp. 470.000.000,-. Selain itu, BKM Sipakainga dimata Masyarakat pada umumnya dan Pemerintah baik Tingkat Desa maupun tingkat Kabupaten / Kota pada Khususnya Keberhasilan BKM Sipakainga patut di dibanggakan hal ini ditunjukkan sebagai berikut :
1. Keikut sertaannya BKM Sipakainga dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten tahun 2007
2. Mendapat Kunjungan Study Banding BKM dari beberapa Kecamatan dari Kabupaten Gowa pada tahun 2008
3. Menadapat Kunjungan Lapang Peserta TCTP V ON PROVERTY REDUCTIN JICA – CESS pada Bulan Agustus Tahun 2008
G. KERJA SAMA BKM SIPAKAINGA
Sebagai pimpinan kolektif BKM Sipakainga telah mendapat kepercayaan dari dari masyarakat Desa Banyuanyara, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini lembaga ini telah menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang jujur dan adil. Adil bukan berarti rata, tetapi tetap menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan atas kepentingan pribadi serta tidak memihak dan memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam seluruh kegiatan baik dalam proses perencanaan maupun monitoring evaluasi .
a. Kerjasama dengan Masyarakat
Salah satu upaya mendorong masyarakat untuk bekerjasama menanggulangi kemiskinan adalah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan dan kegiatan yang akan dilakukan. BKM Sipakainga salah satu lembaga representatif masyarakat menjadi salah satu motor pendorong partisipasi masyarakat Desa Banyuanyara.
Dalam Proses perkembangannya BKM Sipakainga dan seluruh anggota BKM tidak mampu untuk menyelesaikan program pengentasan kemiskinan ini tanpa ada dukungan dari masyarakat. Kearifan lokal yang masih sangat kental seperti berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang selama ini di Kabupaten Jeneponto seperti: a’bulo sibatang, a’cera sitongka-tongka, siri’ na pacce, empo sipitangarri dan Assamaturukang. Dengan dasar inilah maka BKM Sipakainga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga atau komunitas yang memiliki ikatan sosial dengan masyarakat Desa Banyuanyara.
Dimulai dari proses pengidentifikasian masalah yang terjadi, penerima manfaat, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi kegiatan. Proses-proses inilah yang menjadikan BKM Sipakainga semakin yakin bahwa tak ada yang tidak bisa diselesaikan asalkan mau bekerjasama menyelesaikannya.
b. Kerjasama dengan Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Daerah, SKPD
Secara kelembagaan BKM Sipakainga dan pemerintah Desa Banyuanyara bekerjasama untuk membangun hubungan yang sinergis untuk menanggulangi kemiskinan. Selain mendapat bantuan dari P2KP untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan mengidentifikasi penerima manfaat dari program ini, BKM Sipakainga juga berpartisipasi mendukung pemerintah Desa Banyuanyara mengikuti lomba desa dan kelurahan ke tingkat Provinsi pada tahun 2007.
Dengan pemerintah daerah termasuk Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) BKM Sipakainga juga melakukan pelibatan intensif pihak Pemda maupun Bappeda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab berbasis program masyarakat.
Kegiatan kemitraan yang dilakukan dengan Dinas yang ada di Kabupaten Takalar seperti Dinas Pendidikan melalui program pengadaan seragam sekolah, Pembuatan Paving Blok halaman Sekolah di SDN. Kampung Beru, Pembuatan Drainase bekerjasama dengan Dinas PU (Kimprasda), Pembuatan Jalan Tani dengan Dinas Pertanian serta dengan Dinas Sosial lewat bantuan Ternak Kambing.
Kerjasama yang dijalin inilah yang membuat hubungan atara BKM Sipakainga bersinergis selain komitmen untuk bersama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Takalar
c. Kerjasama dengan Stakeholder Lain dan Pihak swasta
Sebagai Lembaga masyarakat warga (Civil Society Organization) yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat yang diakui baik oleh masyarakat maupun pihak luar dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (civil society) yang dibangun dan dikelola berdasarkan nilai-nilai universal dan kearifan lokal yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Banyuanyara.
Setelah menjalin kerjasama dan kepercayaan yang sudah tumbuh ini merupakan modal utama bagi BKM Sipakaiga untuk dapat dipercaya oleh pihak luar, stakeholder lainnya maupun pihak swasta. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, keadilan, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mampu bekerjasama untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan menjadikan BKM Sipakainga sebagai mitra untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat semakin maju dan sejahtera.
Kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Lokal yang ada di Takalar untuk bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Banyuanyara. Media elektronik yaitu Radio Republik Indonesia ( RRI ) Makassar pernah bekerjasama untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di desa Banyuanyara.
Semua pendekatan yang dilakukan oleh BKM Sipakainga bertujuan untuk mendorong proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
LEMBAR PENGESAHAN
Setelah mempelajari Tata Cara Pengajuan Usulan dan Penetapan Lokasi Penerima Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama BKM : SIPAKAINGA
Kelurahan/Desa : Banyuanyara
Kecamatan : Sanrobone
Kabupaten : Takalar
Propinsi : Sulawesi Selatan
Menyatakan bahwa isi proposal terlampir telah disepakati dan disahkan sebagai salah satu persyaratan dokumen yang diajukan kepada Tim Penilai PLP-BK untuk dilakukan penilaian lebih lanjut.
Banyuanyara, Mei 2009
Yang Menyepakati :
NAMA JABATAN TANDATANGAN/STEMPEL
SAHABUDDIN TOLA, S.Pd.I Koordinator BKM
Drs. SUBAIR EWA Lurah/Kepala Desa
Drs. MUH. JOHOR Camat
Kepala Bappeda
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT ( BKM )
“SIPAKAINGA”
DESA BANYUANYARA KECAMATAN SANROBONE
Sekretariat : Jl. Poros Banyuanyara – Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar
SURAT MINAT
Sehubungan dengan Program PLP-BK Tahap ke-2 Tahun Anggaran 2009, kami dari BKM SIPAKAINGA Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan Berminat untuk berpartisipasi dengan pertimbangan bahwa :
1. Telah melaksanakan Pemilihan Ulang BKM sesuai AD/ART dan telah disepakati
2. Telah melakukan Review Pametaan Swadaya dan PJM Pronangkis
3. Telah memiliki Program Kerja Tahunan
4. Menjalankan pertemuan rutin minimal 1 kali per bulan yang dihadiri minimal 80% anggota aktif
5. Telah dilibatkan dalam proses Musrembang
6. PJM Pronangkis telah menjadi dokumen penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan
7. Sejak tahun 2007 telah melakukan kemitraan dengan Pemda berupa kegiatan Paket
8. Memiliki persoalan-persolan lingkungan yang perlu diselesaikan
Sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti seleksi, kami menyertakan dokumen-dokumen pendukung berupa :
a. Proposal Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)
b. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Dinas/Instansi terkait
c. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Kecamatan
d. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Desa/Kelurahan
Demikian Surat Minat ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.
Banyuanyara, Mei 2009
Koordinator
BKM SIPAKAINGA
SAHABUDDIN TOLA, S.Pd. I
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
SURAT REKOMENDASI
Berdasarkan hasil verifikasi pada kriteria dan indikator penilaian calon lokasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan pada aspek kelengkapan pemenuhan persyaratan dalam proposal Pengajuan dan Penetapan Lokasi Penerima PLP-BK, maka terhadap :
Nama BKM : SIPAKAINGA
Desa : Banyuanyara
Kecamatan : Sanrobone
Kabupaten : Takalar
Propinsi : Sulawesi Selatan
kami menyatakan :
1. Berkomitmen memberikan Konsultasi, Diskusi, Koordinasi dalam rangka menggalang Partisipasi warga/masyarakat dan lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat
2. Bersedia menetapkan aturan – aturan yang disepakati warga/masyarakat berupa keputusan Lurah/desa
3. Beredia bermitra dengan Pemda (dinas-dinas terkait) dan BKM
4. Besedia membangun tata pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan dan akuntabel) terutama dalam pelayanan publik
5. Bersedia memenuhi persyaratan dalam kegiatan PLP-BK
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sanrobone, Mei 2009
Kepala Kecamatan Sanrobone
Drs. MUH. JOHOR
Pangkat : Pembina
N I P : 19580716 198413 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
DESA BANYUANYARA
Alamat : Jl. Poros Banyuanyara – Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar
SURAT REKOMENDASI
Berdasarkan hasil verifikasi pada kriteria dan indikator penilaian calon lokasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan pada aspek kelengkapan pemenuhan persyaratan dalam proposal Pengajuan dan Penetapan Lokasi Penerima PLP-BK, maka terhadap :
Nama BKM : SIPAKAINGA
Desa : Banyuanyara
Kecamatan : Sanrobone
Kabupaten : Takalar
Propinsi : Sulawesi Selatan
kami menyatakan :
1. Berkomitmen memberikan Konsultasi, Diskusi, Koordinasi dalam rangka menggalang Partisipasi warga/masyarakat dan lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat
2. Bersedia menetapkan aturan –aturan yang disepakati warga/masyarakat berupa keputusan Lurah/desa
3. Beredia bermitra dengan Pemda (dinas-dinas terkait) dan BKM
4. Besedia membangun tata pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan dan akuntabel) terutama dalam pelayanan publik
5. Bersedia memenuhi persyaratan dalam kegiatan PLP-BK
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banyuanyara, Mei 2009
Kepala Desa Banyuanyara
Drs. SUBAIR EWA
SURAT REKOMENDASI
Berdasarkan hasil verifikasi pada kriteria dan indikator penilaian calon lokasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan pada aspek kelengkapan pemenuhan persyaratan dalam proposal Pengajuan dan Penetapan Lokasi Penerima PLP-BK, maka terhadap :
Nama BKM : SIPAKAINGA
Desa : Banyuanyara
Kecamatan : Sanrobone
Kabupaten : Takalar
Propinsi : Sulawesi Selatan
kami menyatakan :
1. Berkomitmen memberikan Bimbingan Teknis (Technical Assistance) berupa :
a. Bersedia bekerja sama dengan masyarakat/lembaga-lembaga non pemerintah lainnya
b. Bersedia membentuk tim teknis Pemda
c. Bersedia memberikan konsultasi teknis selama PLP-BK berlangsung
2. Berkomitmen memberikan dukungan program dalam rangka perencanaan, pemasaran dan pelaksanaan PLP-BK
3. Berkomitmen memberikan Dukungan Teknis (Data dan Informasi) berupa dukungan Peta sesuai persyaratan teknis serta data-data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan PLP-BK.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Takalar, Mei 2009
Kepala
KOP BANYAK DINAS
Proposal paling lambat tanggal 15 mei 2009
SURAT REKOMENDASI
Berdasarkan hasil verifikasi pada kriteria dan indikator penilaian calon lokasi Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan pada aspek kelengkapan pemenuhan persyaratan dalam proposal Pengajuan dan Penetapan Lokasi Penerima PLP-BK, maka terhadap :
Nama BKM : SIPAKAINGA
Desa : Banyuanyara
Kecamatan : Sanrobone
Kabupaten : Takalar
Propinsi : Sulawesi Selatan
kami menyatakan :
1. Berkomitmen memberikan Bimbingan Teknis (Technical Assistance) berupa :
a. Bersedia bekerja sama dengan masyarakat/lembaga-lembaga non pemerintah lainnya
b. Bersedia membentuk tim teknis Pemda
c. Bersedia memberikan konsultasi teknis selama PLP-BK berlangsung
2. Berkomitmen memberikan dukungan program dalam rangka perencanaan, pemasaran dan pelaksanaan PLP-BK
3. Berkomitmen memberikan Dukungan Teknis (Data dan Informasi) berupa dukungan Peta sesuai persyaratan teknis serta data-data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan PLP-BK.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Takalar, Mei 2009
Kepala Dinas
